Koba, Babel, (ANTARA) - Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman meminta PT Timah Tbk bersikap transparan terkait lokasi izin usaha pertambangan (IUP) yang dimiliki perusahaan itu di wilayah Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Kami menekankan pentingnya transparansi dari PT Timah terkait lokasi-lokasi IUP yang mereka miliki agar dapat kami dorong untuk dikelola masyarakat secara legal dan bertanggung jawab,” kata Algafry di Koba, Senin.

Ia mengatakan keterbukaan informasi tersebut penting agar pemerintah daerah dapat membantu mencarikan mitra yang sesuai untuk mengelola lahan bersama PT Timah, sesuai arahan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Bupati juga menekankan pentingnya kepastian hukum bagi para penambang rakyat di daerah itu.

“Kami meminta ada jaminan hukum secara tertulis bagi masyarakat yang bekerja. Jangan sampai setelah mereka bekerja, justru dikenakan sanksi karena dianggap melanggar aturan," ujarnya.

Terkait keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Tambang di Bangka Tengah, Algafry berharap ada koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah.

“Satgas di Bangka Tengah sudah aktif dan kami berharap mereka dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah," ujarnya.

Pemerintah daerah kata Algafry siap mendampingi dengan Satpol PP atau jajaran lainnya. 

"Kalau pemerintah hadir, masyarakat akan lebih tenang karena ada kedekatan emosional,” kata dia.

Menurut Algafry, sinergi antara Satgas Tambang dan pemerintah daerah juga dibutuhkan untuk memastikan kegiatan penambangan rakyat tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan. 

Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Bupati berharap seluruh pihak, baik perusahaan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, dapat bekerja sama mewujudkan tata kelola pertambangan yang tertib, transparan, dan berkeadilan di Bangka Tengah.