Kendari (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta seluruh mitra untuk membeli gabah milik petani sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) senilai Rp6.500 per kilogram.

Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra Benhur Ngkaimi saat ditemui di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa penegasan tersebut dilakukan usai ditemukan pembelian gabah dengan harga di bawah standar.

Perintah tersebut tertuang dalam surat edaran Nomor: ED-026/20000/10/2025 yang ditandatangani oleh Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sultra Benhur Ngkaimi, pada 15 Oktober 2025 di Kendari. Surat tersebut secara spesifik ditujukan kepada seluruh mitra penggilingan padi Bulog se-Sulawesi Tenggara.

"Pembelian gabah di tingkat petani wajib sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah yakni Rp6.500 per kilogram," kata Benhur Ngkaimi.

Dia juga menegaskan larangan terhadap mitra penggilingan melakukan pemotongan harga dengan alasan apapun, termasuk karena kadar air, butir hampa, maupun jerami.

"Kebijakan ini diberlakukan untuk melindungi petani agar tidak dirugikan oleh permainan harga di lapangan," ujarnya.

Benhur Ngkaimi mengungkapkan jika penegasan ini adalah bagian dari tanggung jawab Bulog dalam menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani.

Ia juga menekankan edukasi kepada petani agar meningkatkan kualitas panen.

“Kami berharap petani tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada peningkatan kualitas gabahnya. Jika gabahnya bagus, berasnya bisa menjadi premium dengan harga jual lebih tinggi,” jelasnya.

Benhur menyampaikan jika terdapat mitra penggilingan yang terbukti melanggar aturan tersebut, Bulog akan memberikan teguran keras.

"Bila masih diulangi, kerja samanya akan kami hentikan,” tegasnya.

Hingga pertengahan Oktober 2025, Bulog Sultra telah menyerap sekitar 15 ribu ton gabah kering panen (GKP) dari sejumlah daerah sentra produksi, seperti Bombana, Konawe, dan Kolaka Raya.

Benhur menekankan bahwa menjaga HPP tidak bisa dilakukan oleh Bulog sendiri, melainkan memerlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan.

“Bulog tidak bisa memantau semua titik pembelian. Karena itu, dibutuhkan sinergi dari semua pihak, termasuk penggilingan dan pemerintah daerah, agar petani tetap terlindungi,” ucapnya.

Melalui penerapan harga sesuai HPP, Bulog berharap kesejahteraan petani semakin meningkat, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di Sulawesi Tenggara menjelang akhir tahun 2025.