Ternate, 12/11 (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kanwil Kemenkum Malut) menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng).

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir dihubungi, Rabu, menegaskan pentingnya proses harmonisasi sebagai tahapan strategis untuk memastikan setiap produk hukum daerah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Argap menegaskan bahwa harmonisasi Ranperda Pemberdayaan UMKM bertujuan untuk memberikan kerangka hukum bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing, perlindungan, pengembangan, dan pemberdyaan UMKM di wilayah.

"Harmonisasi Ranperda Pemberdayaan UMKM penting agar tidak menimbulkan disharmonisasi hukum di kemudian hari, serta mendorong peningkatan daya saing bagi pelaku usaha untuk naik kelas," ujar Argap yang hadir pada harmonisasi bertempat di aula Gamalama Kanwil Kemenkum Malut, Rabu.

Ia menilai bahwa UMKM merupakan motor penggerak ekonomi masyarakat di level akar rumput maupun menengah yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga lahirnya Ranperda UMKM, lanjut Argap merupakan bentuk komitmen pemerintah memberikan ruang gerak untuk tumbuh bagi para pelaku usaha.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halteng sebagai pemprakarsa melalui Ketua DPRD, Zulfikli Bayan Hi menyampaikan harmonisasi ini penting untuk melahirkan regulasi yang berkualitas sesuai ketentuan.

"Terima kasih harmonisasi yang dilakukan, terlebih Ranperda Pemberyaan UMKM ini penting guna mendukung daya saing pelaku usaha di Halteng," ujarnya.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi saat menyampaikan hasil kajian Tim Kerja Harmonisasi (TKH) Kanwil Kemenkum Malut menyampaikan bahwa Ranperda Pemberdayaan UMKM dinyatakan dapat dilanjutkan setelah dilakukan penyempurnaan teknis dan substansi.

"Kami mendorong agar harmonisasi ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat kualitas regulasi daerah, sekaligus memastikan bahwa setiap perda yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.